Energi Bersih Sudah Jadi Agenda Bisnis

Beberapa tahun lalu, energi bersih masih sering dibahas sebagai isu lingkungan yang ideal tapi mahal. Sekarang ceritanya berbeda. Energi bersih sudah masuk ke meja perencanaan bisnis sekaligus agenda nasional, bukan cuma bahan diskusi di forum lingkungan. Salah satu penandanya terlihat ketika pemerintah kembali menggelar IndoEBTKE Convention and Exhibition (ConEx) 2026 pada 2 September 2026, setelah tiga tahun vakum.

Di forum itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa energi baru terbarukan menjadi bagian dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita. Angkanya tidak main-main. Dalam RUPTL 2025-2034, dari sekitar 70 GW kapasitas pembangkit tambahan, 42,6 GW atau sekitar 62 persen direncanakan berasal dari energi terbarukan. Pemerintah juga mendorong penerapan B50, percepatan kendaraan listrik, perluasan jaringan gas, sampai teknologi waste-to-energy untuk mengolah sampah nasional yang mencapai 52,6 juta ton pada 2025, dan baru sekitar 25 persen di antaranya yang terkelola.

Dorongan ini tidak datang dari pemerintah saja. Di sisi swasta, permintaan atas listrik bersih ikut naik seiring turunnya biaya teknologi surya dan angin, ditambah tekanan dari investor dan rantai pasok global yang makin memperhitungkan jejak karbon. Bagi banyak perusahaan, beralih ke energi bersih kini menjadi bagian dari strategi biaya, daya saing, dan akses pasar, bukan lagi semata urusan citra.

Pertanyaannya, kalau arahnya sudah jelas dan komitmennya sudah di atas meja, apa tantangan berikutnya? Di sinilah pekerjaan yang sebenarnya justru dimulai. Dan sebagian besar dari pekerjaan itu bukan soal niat, melainkan soal eksekusi.

Eksekusi dan Kesiapan Infrastruktur

Ambisi energi bersih menuntut modal besar, dan di titik inilah jarak antara rencana dan kenyataan paling terasa. Menurut IEEFA, Indonesia membutuhkan sekitar USD 285 miliar hingga 2030 untuk memenuhi komitmen iklimnya, dengan kesenjangan pendanaan dari sektor swasta sekitar USD 146 miliar. Masalahnya, realisasi investasi energi terbarukan pada 2023 hanya sekitar USD 1,5 miliar untuk 574 MW kapasitas tambahan, dan angka itu boleh dibilang stagnan selama tujuh tahun terakhir. Penyebabnya beragam, mulai dari tarif yang dinilai terlalu rendah, persyaratan konten lokal, hingga prosedur pengadaan yang berbelit. Membuka aliran modal berarti membenahi iklim investasi lebih dulu, bukan sekadar memasang target yang tinggi.

Skala tantangan pendanaan ini juga terasa di level global. McKinsey memperkirakan transisi menuju net zero membutuhkan belanja modal sekitar USD 9,2 triliun per tahun sampai 2050. Uang sebesar itu tidak akan mengalir ke tempat yang risikonya sulit dihitung dan aturannya tidak pasti.

Membangun pembangkit baru hanya separuh cerita. Listrik dari surya dan angin sifatnya naik turun, sehingga jaringan transmisi harus cukup lentur untuk menyerapnya. Pemerintah sendiri menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok yang terintegrasi, dari bahan baku sampai manufaktur. Tanpa jaringan yang siap dan rantai pasok domestik yang kuat, kapasitas yang sudah dibangun bisa tidak terserap maksimal, atau malah menambah ketergantungan pada impor.

Ada satu tantangan yang kerap terlewat, yaitu kesiapan talenta. Transisi energi menuntut keterampilan baru dalam jumlah besar. McKinsey memperkirakan pengembangan energi terbarukan global membutuhkan sekitar 1,1 juta pekerja untuk membangun pembangkit surya dan angin, 1,7 juta lagi untuk mengoperasikan dan merawatnya, ditambah sekitar 1,3 juta tenaga profesional seperti pengembang proyek, manajer, dan ahli keuangan hingga 2030. Kelangkaannya sudah mulai terlihat. Di Jerman, misalnya, tercatat 1,7 lowongan untuk setiap satu teknisi energi yang menganggur, dan mengisi satu posisi rata-rata butuh lebih dari enam bulan. Bagi perusahaan di Indonesia, ini berarti kesiapan sumber daya manusia dan organisasi akan sama pentingnya dengan kesiapan modal dan teknologi.

Dari Komitmen Menuju Kesiapan

Benang merah dari ketiga tantangan itu sederhana. Energi bersih memang sudah menjadi agenda, tetapi menjalankannya menuntut kesiapan yang jauh lebih dalam daripada sekadar meneken komitmen. Perusahaan yang serius perlu tahu di mana posisi mereka sekarang, risiko dan peluang apa yang muncul, kapabilitas apa yang masih kurang, serta bagaimana semua itu diukur dan dikomunikasikan secara kredibel. Di situlah garis pembeda antara perusahaan yang benar-benar bertransisi dan yang sekadar ikut arus.

PT EMIL (PT Elan Mitra Lestari) mendampingi perusahaan menerjemahkan agenda energi bersih dan keberlanjutan menjadi langkah nyata, mulai dari asesmen kesiapan, pemetaan risiko dan peluang, penguatan kapasitas organisasi, hingga strategi komunikasi yang kredibel. Karena pada akhirnya, tantangan berikutnya adalah seberapa siap kita menjalankan agenda energi bersih tersebut.

Referensi

Kementerian ESDM, “Buka IndoEBTKE ConEx 2026…” (esdm.go.id, 2 September 2026)

IEEFA, “Unlocking Indonesia’s Renewable Energy Investment Potential” (Juli 2024)

McKinsey, “The Net-Zero Transition” (2022)

McKynsey, “Renewable-energy development in a net-zero world: Overcoming talent gaps” (2022).